Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta penjelasan menyangkut pemggunaan anggaran pengadaan sarana dan prasarana  pembuatan vaksin flu burung untuk manusia di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Pasalnya, anggaran yang direncanakan multiyears tersebut, ternyata dihentikan oleh Kementerian Keuangan.

Ketua BAKN Sumaryati Arjoso menyampaikan pihaknya banyak menemui kesalahan penggunaan anggaran tersebut saat mendengarkan pemaparan dari BPK sebelumnya. “DPR mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih jelas persoalan ini, karena pembahasannya ada di Komisi IX dan Badan Anggaran DPR RI dengan tegas meminta agar Kementerian Kesehatan bisa menjelaskan penggunaan anggaran ini dengan sejelas-jelasnya, karena menyangkut kredibilitas institusi dan lembaga,”tegasnya.

Dia kembali menegaskan, harus ada pelurusan tentang wabah endemik flu burung di Indonesia. Karena disinyalir, bencana flu burung di Indonesia paling ganas di dunia. “Kita harus melihat konteksnya. mungkin selama ini cara penanganannya saja yang tidak benar, bukan ganas. Padahal, bila ditangani dengan baik semuanya menjadi lebih mudah. Stigma paling ganas pun bisa diluruskan,”ujarnya.

Sementara Anggota BAKN DPR Kamarudin Sjam dari Partai Golkar menegaskan, semua temuan BPK soal penyimpangan anggaran, ternyata sumbernya adalah kesalahan perencanaan saja. Hampir semua proyek pengadaan yang bermasalah selalu salah di perencanaan, sehingga proyek dihentikan karena banyak kebocoran anggaran. “Kuasa Pengguna Anggaran harus berani memutuskan. Jangan mau diintervensi oleh berbagai kepentingan,"terangnya.(MH), foto : wy/parle/hr.